Pemkab Barru Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Makassar, lensa-aktual.com
Pemerintah Kabupaten Barru kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan, kepada enam pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP.
Dalam sambutannya mewakili para kepala daerah penerima opini WTP, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru yang berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, hari ini kami menerima opini WTP yang tentu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja maksimal selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut Andi Ina, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Predikat ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah. Setiap anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Bupati Barru juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang dinilai tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga pengelolaan aset daerah, Andi Ina optimistis seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menjawab tantangan tersebut melalui kolaborasi dan semangat perbaikan berkelanjutan.
“Hari ini tantangan pengelolaan anggaran memang tidak ringan, namun kami yakin dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan, mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan bahwa opini WTP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, capaian tersebut harus diikuti dengan upaya perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Kami berharap seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah yang harus dijaga melalui tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Winner.
Ia juga mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan meraih opini WTP ke-11 secara berturut-turut semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Syahruddin Cokkas)
