Takalar Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Takalar, lensa-aktual.com
Pemerintah Kabupaten Takalar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi indikator positif atas konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026). Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir langsung menerima hasil pemeriksaan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar H. Muhammad Hasbi dan Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal.
Momentum tersebut juga ditandai dengan penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Bupati Takalar H. Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Takalar mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, Kabupaten Takalar kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi landasan utama dalam setiap pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar H. Muhammad Hasbi menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menurutnya, sinergi dan koordinasi yang baik antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Opini WTP merupakan capaian yang patut disyukuri. Ke depan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan dapat terus mempertahankan budaya kerja yang profesional, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta memperkuat sistem pengendalian guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Prestasi ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Arfah)
